Tinjauan Krisis Kenaikan BBM, Pemerintah Dzalim Terhadap Rakyat

Rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah pasti bulat. Pemerintah menganggap menaikan harga BBM adalah cara yang paling rasional dibandingkan dengan membatasi penggunaan BBM bersubsidi atau mengonversi penggunaan BBM kegas. 1 April 2012 menjadi pilihan waktunya. Makanya, sebelum kebijakan ini dilaksanakan berbagai argumentasi dikemukakan untuk mendukung penaikan harga BBM alias mencabut subsidi. Tak hanya para menteri sibuk tampil di televise, para pakar ekonomi liberal pun dimunculkan, tak terkecuali wakil rakyat pun ikut mengumbar koor dukungan.

Rambu yang ada dalam UU APBN pun diterjang. Padahal di dalamnya ada larangan untuk menaikan harga BBM. Tapi itulah, UU produk manusia, kapanpun bisa diganti dan diubah sesuai keinginan yang membuatnya. Jadilah sebentar lagi ada perubahan UU APBN yang isinya akan membolehkan pemerintah menaikan harga BBM.

Pemerintah tak terlalu peduli dengan nasib rakyat yang akan menanggung dampaknya. Dengan entengnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan kenaikan harga BBM. Tapi ternyata Lingkaran Survei Indonesia membuktikan bahwa survei awal maret ini terdapat 86% rakyat menolak kenaikan harga BBM. Mereka tak perlu argumentasi untuk menolak kenaikan harga BBM terbukti – sudah berkali-kali – menambah berat beban hidup mereka. Tak pernah ada dalam sejarah, kenaikan harga BBM tidak diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok, barang, jasa dan lainnya. Semua ikut naik dan setelah itu biasanya tak pernah turun.

Pemerintah sangat tahu bahwa kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat buktinya mereka mempersiapkan bantuan langsung tunai (BLT atau BLSM) setiap ada kenaikan harga BBM. Sebagai hiburan dan mengurangi dampaknya, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 25 trilyun untuk tahun ini. Pertanyaannya, bisakan BLT ini mengatasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi dan lainnya? Jawabannya, tentu saja tidak karena BLT itu sifatnya sementara seperti yang dikatakan oleh Ahmad Maruf, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (suaramerdeka, 9/3)

Anehnya, sudah tahu itu menyengsarakan kenapa masih dilakukan? INI JELAS KEBOHONGAN DARI PEMERINTAH

Selidik punya selidik, dampak dari kenaikan BBM akan mengakibatkan tingkat konsumsi pangan turun karena daya beli mereka pun terjun bebas. “Kenaikan inflasi menjadi 7% akan menyebabkan peningkatan kemiskinan menjadi sekitar 11,93% – 12,08%,” Kata Armida. Angka kemiskinan ini jauh di atas yang dipatok pemerintah yang ada dikisaran 10,5% - 11,5%. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini bisa jadi disumbangkan salah satunya dari buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), karena akan mematikan kehidupan buruh. Belum lagi di sektor industri, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya.

Apa maksud sebenarnya pengambilan kebijakan zhalim ini?